Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI Leiden

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI LEIDEN (PPI LEIDEN)
INDONESISCHE STUDENTEN VERENIGING IN LEIDEN (ISVL)
INDONESIAN STUDENTS ASSOCIATION IN LEIDEN (ISAL)
PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI LEIDEN
(Indonesian Students Association in Leiden)

ANGGARAN DASAR PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI LEIDEN (PPI LEIDEN)

ANGGARAN DASAR

Definisi
Pasal 1
1.1. Dalam anggaran dasar ini “Anggaran Dasar”, istilah di bawah ini didefinisikan seperti
berikut:
(i) “Dewan”: Dewan Perhimpunan yang terdiri dari satu (1) Ketua dan satu (1)
Presidium;
(ii) “Buku 2”: Buku 2 Kitab Hukum Perdata Belanda;
(iii) “Anggaran Rumah Tangga”: Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan; dan
(iv) “Rapat Umum Anggota”: Rapat Anggota sebagai hierarki tertinggi dalam
perhimpunan.
1.2. Kecuali teks mengindikasikan lain, penggunaan istilah dalam bentuk tunggal merujuk
kepada istilah dalam bentuk jamak dan sebaliknya.
1.3. Kecuali teks mengindikasikan lain, penggunaan keterangan pria merujuk kepada
keterangan wanita dan sebaliknya.

Nama dan Kantor Terdaftar
Pasal 2
2.1. Nama dari Perhimpunan adalah:
Perhimpunan Pelajar Indonesia di Leiden atau PPI Leiden. Diterjemahkan ke dalam
bahasa Belanda menjadi Indonesische Studenten Vereniging in Leiden atau ISVL.
Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi Indonesian Students Association in
Leiden or ISAL, selanjutnya disebut Perhimpunan.
2.2. Perhimpunan memiliki kantor terdaftar di wilayah kota Leiden, Kerajaan Belanda.
2.3. Perhimpunan pertama kali didirikan pada tahun 1922 dengan nama Indonesische
Vereeniging, dalam Bahasa Indonesia: Perhimpoenan Indonesia untuk periode waktu
yang tidak ditentukan. Perhimpunan kemudian berkembang menjadi Perhimpunan
Pelajar Indonesia di Leiden.

Landasan
Pasal 3
Perhimpunan berlandaskan Pancasila dengan dijiwai oleh semangat dan tanggung jawab
untuk kemajuan bangsa Indonesia.

Lambang
Pasal 4
Lambang dari Perhimpunan dijelaskan sebagai berikut:
(i) Frasa PPI Leiden, yang berwarna merah putih pada huruf PPI, melambangkan
semangat nasionalisme dari seluruh anggota dari Perhimpunan sebagaimana
warna bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia
(ii) Frasa Indonesische Studenten Vereniging sinds 1922 berbentuk melingkar
dalam bahasa Belanda yang terjemahannya adalah ‘Perhimpunan Pelajar
Indonesia yang berdiri sejak tahun 1922’.
(iii) Lambang dua kunci menyilang dalam lingkaran sebagai simbol khas dari Kota
Leiden.

Tujuan
Pasal 5
5.1. Tujuan Perhimpunan adalah:
mempererat persaudaraan dan persatuan para anggota Perhimpunan dalam rangka
memberikan kontribusi bagi kemajuan Republik Indonesia.
5.2. Tujuan ini dapat dicapai melalui, antara lain:
(i) menyuarakan aspirasi, menyalurkan potensi, dan memberikan advokasi bagi
seluruh anggotanya;
(ii) mendorong perkembangan ilmu pengetahuan antar anggota Perhimpunan
selaku intelektual yang bertanggung jawab;
(iii) berperan serta memperkenalkan Republik Indonesia, termasuk budaya dan
tradisinya, khususnya kepada warga di kota Leiden dan Belanda pada
umumnya; dan
(iv) cara-cara lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

Anggota
Pasal 6
Anggota Perhimpunan adalah:
(i) Individu berkewarganegaraan Indonesia yang berstatus sebagai pelajar dan
secara sah terdaftar pada salah satu lembaga pendidikan tinggi di kota Leiden.
(ii) Individu yang menyatakan diri sebagai anggota Perhimpunan dengan
mendaftarkan kepada Dewan. Tata cara pendaftaran selanjutnya ditetapkan
dalam Anggaran Rumah Tangga.

Donatur
Pasal 7
7.1 Donatur adalah pihak yang telah diakui oleh Perhimpunan melalui persetujuan Dewan
dan membayar kontribusi kepada Perhimpunan dengan besaran minimum
sebagaimana ditentukan oleh Dewan.
7.2 Dewan berwenang menentukan status donatur dengan memberikan pemberitahuan
tertulis.
7.3 Dewan dapat memberikan hak-hak tertentu kepada donator sesuai dengan ketentuan
Anggaran Rumah Tangga.

Sumber Keuangan
Pasal 8
8.1 Sumber keuangan Perhimpunan terdiri dari biaya keanggotaan tahunan dan
sumbangan donatur, biaya pendaftaran, jika ada, wasiat, warisan tertentu, pemberian,
dan pendapatan lainnya. Perhimpunan hanya dapat menerima wasiat bila bermanfaat
bagi perbendaharaan.
8.2 Setiap anggota wajib membayar biaya keanggotaan tahunan Perhimpunan, yang
jumlahnya akan ditentukan oleh Rapat Umum Anggota atas usul Dewan.
8.3 Berdasarkan usulan Dewan, Rapat Umum Anggota dapat menentukan bahwa anggota
baru harus membayar biaya pendaftaraan. Apabila rapat tersebut memutuskan
keputusan mengenai biaya pendaftaran, besarannya juga akan ditentukan di dalamnya,
atas usul Dewan.

Dewan
Pasal 9
9.1 Dewan terdiri dari satu (1) Ketua dan satu (1) Presidium dan dipimpin oleh Ketua.
9.2 Dewan ditunjuk melalui Rapat Umum Anggota, berdasarkan tata cara yang ditetapkan
dalam Anggaran Rumah Tangga.
9.3 Dewan ditunjuk untuk jangka waktu maksimal satu (1) tahun.
9.4 Dewan melaksanakan tugasnya secara sukarela dan tidak menerima gaji.

Tugas dan Wewenang
Pasal 10
10.1 Dewan diberikan kepercayaan untuk menjalankan manajemen Perhimpunan dan
berwenang memilih Badan Pengurus Harian, yang dibentuk sesuai dengan kebijakan
dan kebutuhan setiap periode kepengurusan. Anggota Badan Pengurus Harian
melaksanakan tugasnya secara sukarela dan tidak menerima gaji.
10.2 Tunduk pada ketentuan-ketentuan ayat 3 pasal ini, kewenangan Dewan meliputi
penandatanganan dari perjanjian untuk mengakuisisi, mengasingkan atau menjaminkan
asset tunduk pada pendaftaran umum dan perjanjian-perjanjian berdasarkan mana
Perhimpunan bertindak sebagai penjamin atau bertindak sebagai peminjam, baik
secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, menjamin pelaksanaan oleh pihak ketiga
atau memberikan jaminan untuk utang pihak ketiga.
10.3 Dewan akan memerlukan persetujuan dari Rapat Umum Anggota sebelum
menandatangani perjanjian dimana Perhimpunan bertindak sebagai:
(i) penjamin atau bertindak sebagai peminjam, baik secara sendiri-sendiri maupun
bersama-sama,
(ii) menjamin pelaksanaan oleh pihak ketiga atau memberikan jaminan untuk utang
pihak ketiga, dan/atau
(iii) turut serta dalam badan usaha lain dalam bentuk saham dan/atau utang.
10.4 Kewenangan Dewan untuk mewakili Perhimpunan akan menjadi tidak sah jika
persetujuan yang ditentukan dalam ayat sebelumnya belum diperoleh.

Perwakilan
Pasal 11
11.1 Ketua berhak dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Perhimpunan,
kecuali apabila ketentuan perundang-undangan menentukan sebaliknya.
11.2 Dalam hal Ketua berhalangan atau karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan
kepada pihak ketiga, tidak dapat hadir, maka Presidium dapat bertindak untuk dan atas
nama Perhimpunan.

Rapat Umum Anggota
Pasal 12
12.1. Kewenangan tertinggi Perhimpunan dimiliki oleh Rapat Umum Anggota.
12.2. Rapat Umum Anggota wajib diselenggarakan pada :
(i) 1 kali setiap tahun di akhir masa jabatan Dewan; dan
(Ii) setiap waktu bila dianggap perlu.
12.3. Keputusan Rapat Umum Anggota wajib dilaksanakan oleh Dewan.
12.4. Dewan menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahunan kepada Rapat Umum
Anggota pada akhir masa jabatannya.

Pengubahan Anggaran Dasar
Pasal 13
13.1 Pengubahan Anggaran Dasar dimungkinkan atas dasar usul yang diajukan oleh Dewan
dan disepakati oleh sekurang-kurangnya 1/10 dari seluruh jumlah anggota
Perhimpunan.
13.2 Rapat Pengubahan Anggaran Dasar wajib dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari
seluruh jumlah anggota Perhimpunan.
13.3 Keputusan untuk mengubah Anggaran Dasar diambil secara musyawarah dan mufakat.
13.4 Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka keputusan pengubahan
Anggaran Dasar harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 suara dari jumlah anggota
yang hadir dalam rapat Pengubahan Anggaran Dasar tersebut.

Pembubaran
Pasal 14
14.1 Pembubaran organisasi dimungkinkan berdasarkan usulan yang diajukan oleh Dewan
dan disepakati oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari seluruh jumlah anggota Perhimpunan.
14.2 Rapat pembubaran organisasi harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh
jumlah anggota Perhimpunan.
14.3 Keputusan untuk membubarkan Perhimpunan diambil secara musyawarah dan
mufakat.
14.4 Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka keputusan harus disetujui oleh
sekurang-kurangnya 2/3 suara dari jumlah anggota yang hadir dalam rapat pembubaran
Perhimpunan.

Penutup
Pasal 15
15.1 Anggaran Dasar ini berlaku sejak saat ditetapkan
15.2 Hal-hal yang tidak tercantum dan belum diatur oleh Anggaran Dasar selanjutnya dapat
ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Para pihak dibawah ini telah dipilih sebagai anggota Dewan Perhimpunan.
DEWAN
Ketua : Ghamal Satya Mohammad
Presidium : Muhammad Ahlul Amri Buana

Pengubahan Anggaran Dasar dan penunjukkan anggota Dewan ini telah disahkan oleh Rapat
Umum Anggota Perhimpunan.
Selasa, 29 Maret 2016
Lipsius 227, Cleveringaplaats 1, Leiden

Sekretaris Rapat 1

Nurenzia Yannuar

Sekretaris Rapat 2

 Santy Kouwagam

Ketua Rapat

Ghamal Satya Mohammad

Dewan

Ketua

Ghamal Satya Mohammad

Presidium

 Muhammad Ahlul Amri Buana

PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI LEIDEN
(Indonesian Students Association in Leiden)

Anggaran Rumah Tangga:
PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI LEIDEN (PPI LEIDEN)
INDONESISCHE STUDENTEN VERENIGING IN LEIDEN (ISVL)
INDONESIAN STUDENTS ASSOCIATION IN LEIDEN (ISAL)
PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI LEIDEN
(Indonesian Students Association in Leiden)

ANGGARAN RUMAH TANGGA PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI LEIDEN (PPI
LEIDEN) (“PERHIMPUNAN”)

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Definisi
Pasal 1
1.1 Dalam Anggaran Rumah Tangga “Anggaran Rumah Tangga” ini, segala istilah
merujuk kepada istilah yang dideskripsikan pada Anggaran Dasar.
1.2 Kecuali teks mengindikasikan lain, penggunaan istilah dalam bentuk tunggal merujuk
kepada istilah dalam bentuk jamak dan sebaliknya.
1.3 Kecuali teks mengindikasikan lain, penggunaan keterangan pria merujuk kepada
keterangan wanita dan sebaliknya.

Kriteria dan Prosedur Keanggotaan
Pasal 2
2.1 Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (i) Anggaran Dasar secara otomatis
terdaftar sebagai anggota Perhimpunan pada saat ia secara sah terdaftar sebagai
pelajar di lembaga pendidikan tinggi di kota Leiden.
2.2 Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (ii) Anggaran Dasar secara sah
terdaftar sebagai anggota Perhimpunan setelah memenuhi seluruh prosedur berikut:
(i) mengisi Formulir Pendaftaran yang disediakan oleh Pengurus,
(ii) melewati proses evaluasi yang diselenggarakan oleh Pengurus, dan
(iii) menerima persetujuan tertulis dari Pengurus.
2.3 Keanggotaan individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (ii) Anggaran Dasar
berlaku selama 1 (satu) periode kepengurusan. Status keanggotaan dapat
diperbaharui dengan pemberitahuan kepada Pengurus.
2.4 Dalam menyelenggarakan proses evaluasi pendaftaran calon anggota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2.2, Pengurus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut,
antara lain:
(i) domisili tempat tinggal calon anggota;
(ii) motivasi calon anggota; dan
(iii) kemampuan berbahasa Indonesia.
2.5 Status keanggotaan Perhimpunan individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (i)
Anggaran Dasar berakhir apabila:
(i) tidak lagi terdaftar sebagai pelajar pada salah satu lembaga pendidikan tinggi di
kota Leiden;
(ii) mengundurkan diri sebagai anggota yang dinyatakan secara tertulis;
(iii) diberhentikan oleh Perhimpunan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam
Pasal 8; atau
(iv) meninggal dunia.
2.6 Status keanggotaan Perhimpunan individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (ii)
Anggaran Dasar berakhir apabila:
(i) telah lewat 1 (satu) tahun sejak diterima sebagai anggota dan tidak
memberitahukan perpanjangan keanggotaan,
(ii) mengundurkan diri yang dinyatakan secara tertulis,
(iii) diberhentikan oleh Pengurus sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal
8, atau
(iv) meninggal dunia.

Hak dan Kewajiban Anggota
Pasal 3
3.1. Hak-hak anggota Perhimpunan adalah sebagai berikut:
(i) hadir dan menyatakan pendapat dalam setiap Rapat Umum Anggota
Perhimpunan;
(ii) memilih anggota Dewan dalam Rapat Umum Anggota Perhimpunan;
(iii) dipilih sebagai Dewan dan/atau Pengurus, kecuali anggota yang dimaksud
dalam Pasal 6 (ii) Anggaran Dasar;
(iv) dipilih sebagai panitia penyelenggara kegiatan yang dinaungi oleh Perhimpunan;
dan
(v) menerima bantuan advokasi dari Perhimpunan untuk hal-hal akademis dan halhal lain sebagaimana diperlukan.
3.2. Kewajiban anggota Perhimpunan adalah sebagai berikut:
(i) membayar iuran keanggotan tahunan yang telah disepakati dalam Rapat Umum
Anggota;
(ii) menaati hasil keputusan Rapat Umum Anggota;
(iii) melaksanakan dengan penuh tanggung jawab tugas sebagai Pengurus dan/atau
panitia penyelenggara kegiatan yang dinaungi oleh Perhimpunan; dan
(iv) menjaga, memelihara, dan menjunjung tinggi nama baik Perhimpunan.

Pemilihan Dewan
Pasal 4
4.1. Tata cara pemilihan Dewan adalah sebagai berikut:
(i) Pengurus membentuk Komite Pemilihan Dewan selambat-lambatnya 1 (satu)
bulan sebelum periode kepengurusan berakhir
(ii) Komite Pemilihan Dewan bertugas:
a. Menjalankan seluruh proses Pemilihan Dewan yang terdiri dari:
sosialisasi, pencalonan, dan pemilihan Dewan.
b. Menyelenggarakan Rapat Umum Anggota dalam rangka Pemilihan dan
Penetapan Dewan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum periode
kepengurusan berakhir.
4.2. Dalam pencalonan anggota Dewan, Komite Pemilihan Dewan wajib
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
(i) setiap anggota Perhimpunan, kecuali yang dimaksud dalam Pasal 6 (ii)
Anggaran Dasar, berhak mengajukan diri sebagai calon Ketua atau Presidium,
(ii) calon Ketua atau Presidium yang diajukan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga)
orang anggota Perhimpunan,
(iii) calon Ketua atau Presidium adalah anggota Perhimpunan dalam jangka waktu
minimal 1 (satu) tahun ke depan.
4.3. Pemilihan Dewan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dalam Rapat Umum
Anggota. Apabila tidak tercapai kata mufakat, maka akan dilakukan pemungutan suara
terbanyak dari jumlah anggota Perhimpunan yang hadir dalam rapat tersebut.

Kepengurusan
Pasal 5
5.1. Pengurus terdiri dari Ketua, Presidium, dan Badan Pengurus Harian.
5.2. Ketua mempunyai hak prerogatif untuk memilih dan menentukan struktur Badan
Pengurus Harian.
5.3. Ketua wajib untuk melaksanakan pemilihan anggota dan menentukan struktur Badan
Pengurus Harian selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) harime sejak secara sah terpilih
dalam Rapat Umum Anggota.
5.4. Periode kepengurusan Perhimpunan adalah 1 (satu) tahun semenjak terpilihnya Ketua
dalam Rapat Umum Anggota tentang Pemilihan Dewan.
5.5. Pergantian Pengurus dilaksanakan setelah periode kepengurusan sebelumnya
berakhir.

Hak dan Kewajiban Pengurus
Pasal 6
6.1. Hak-hak Pengurus Perhimpunan adalah sebagai berikut:
(i) mengadakan kegiatan atas nama Perhimpunan; dan
(ii) membantu Dewan mengelola keuangan Perhimpunan.
6.2. Kewajiban Pengurus Perhimpunan adalah sebagai berikut:
(i) membantu Dewan menyiapkan laporan kegiatan dan keuangan di akhir
kepengurusan;
(ii) menjalankan hasil Rapat Umum Anggota;
(iii) melaksanakan dengan penuh tanggung jawab tugas sebagai Badan Pengurus
Harian; dan
(iv) menjaga, memelihara, dan menjunjung tinggi nama baik Perhimpunan.

Rapat Umum Anggota
Pasal 7
7.1 Rapat Umum Anggota wajib dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari seluruh
jumlah anggota Perhimpunan.
7.2 Dalam hal musyawarah gagal mencapai mufakat, maka keputusan diambil
berdasarkan suara terbanyak dari anggota Perhimpunan yang hadir dalam rapat
tersebut.
7.3 Keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Umum Anggota wajib untuk
dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Anggaran Dasar.

Sanksi
Pasal 8
8.1 Sanksi kepada anggota Perhimpunan dijatuhkan oleh Dewan apabila terjadi
penyalahgunaan atas nama Perhimpunan oleh anggota Perhimpunan yang
bersangkutan.
8.2 Sanksi sebagaimana dimaksudkan oleh ayat 1 pasal ini dapat berupa:
(i) teguran lisan,
(ii) teguran tertulis, dan/atau
(iii) rekomendasi pemberhentian dari keanggotaan Perhimpunan.
8.3 Sebelum sanksi pemberhentian dari keanggotaan Perhimpunan dijatuhkan, anggota
Perhimpunan yang bersangkutan diberikan hak untuk membela diri dalam Rapat
Umum Anggota. Apabila yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat tersebut, maka
sanksi otomatis berlaku.

Donatur
Pasal 9
9.1 Dalam menerima donatur, Dewan wajib mempertimbangkan hal-hal berikut, antara
lain:
(i) kebutuhan dan keadaan finansial Perhimpunan pada periode tersebut;
(ii) manfaat lain dari diterimanya donatur yang bersangkutan;
(iii) reputasi donatur yang bersangkutan;
(iv) tujuan dan kepentingan donatur dalam memberikan donasi; dan
(v) pertimbangan dari anggota Pengurus yang lain.
9.2 Dalam keadaan apapun, Dewan tidak diperbolehkan menerima pihak-pihak di bawah
ini sebagai donatur:
(i) partai politik, pimpinan, kader partai politik, dan organisasi yang secara langsung
maupun tidak langsung berafiliasi dengan partai politik; dan
(ii) perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang bertentangan dengan hukum,
dan ketertiban umum.
9.3 Status sebagai Donatur menjadi sah pada tanggal diberikannya pemberitahuan tertulis
oleh Dewan mengenai status tersebut kepada Donatur yang bersangkutan.
9.4 Status sebagai Donatur berlaku hingga berakhirnya masa jabatan Dewan yang
menandatangani pemberitahuan tersebut. Selambat-lambatnya empat belas (14) hari
kalender sebelum masa jabatannya berakhir, Dewan wajib memberitahukan Donatur
yang bersangkutan mengenai berakhirnya pula status donatur yang bersangkutan.
9.5 Dewan berhak dan berwenang untuk menentukan jumlah minimum donasi yang wajib
diberikan oleh Donatur.
9.6 Dewan dapat memberikan Donatur hak-hak sebagai berikut:
(i) untuk diberikan laporan pertanggungjawaban dan laporan keuangan tahunan
Perhimpunan; dan/atau
(ii) untuk memberikan nasehat kepada Dewan.

Pengubahan Anggaran Rumah Tangga
Pasal 10
10.1 Pengubahan Anggaran Rumah Tangga dimungkinkan atas dasar usul yang diajukan
oleh Dewan dan disepakati oleh sekurang-kurangnya 1/10 dari seluruh jumlah anggota
Perhimpunan.
10.2 Rapat Pengubahan Anggaran Rumah Tangga wajib dihadiri oleh sekurang-kurangnya
1/3 dari seluruh jumlah anggota Perhimpunan.
10.3 Keputusan untuk mengubah Anggaran Rumah Tangga diambil secara musyawarah
dan mufakat.
10.4 Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka keputusan pengubahan
Anggaran Rumah Tangga harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 suara dari
jumlah anggota yang hadir dalam rapat pengubahan Anggaran Rumah Tangga
tersebut.

Penutup
Pasal 11
11.1 Anggaran Rumah Tangga ini merupakan satu kesatuan dengan Anggaran Dasar.
11.2 Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak saat ditetapkan.
11.3 Hal-hal yang tidak tercantum dan belum diatur oleh Anggaran Rumah Tangga
selanjutnya dapat ditetapkan melalui peraturan tambahan yang tidak bertentangan
dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang diputuskan bersama
melalui Rapat Umum Anggota.
11.4 Peraturan tambahan yang telah disepakati tersebut akan menjadi dokumen resmi
organisasi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pengubahan Anggaran Rumah Tangga ini telah disahkan oleh Rapat Umum Anggota
Perhimpunan.
Selasa, 29 Maret 2016
Lipsius 227, Cleveringaplaats 1, Leiden

Sekretaris Rapat 1

Nurenzia Yannuar

Sekretaris Rapat 2

Santy Kouwagam

Ketua Rapat

Ghamal Satya Mohammad

Dewan

Ketua

Ghamal Satya Mohammad

Presidium

 Muhammad Ahlul Amri Buana

*versi PDF dari AD PPI Leiden dapat diunduh di sini.

*versi PDF dari ART PPI Leiden dapat diunduh di sini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s