Laporan Diskusi: Kebebasan Pers di Indonesia

(Zweta Manggarani) – Pada perayaan ulang tahun pak Min yang ke-76 lalu, salah satu hadiah yang diterima beliau adalah diskusi dengan pemaparan dari seorang PhD candidate Universitas Leiden sekaligus pengajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Herlambang Perdana Wiratraman. Diskusi ini berdasarkan salah satu artikelnya yang diterbitkan di majalah PPI Belanda Jong Indonesia edisi bulan Mei 2012 dan mengambil tema sama dengan penelitian Herlambang untuk disertasinya “Adakah Perlindungan Hukun Pers Bebas di Indonesia?”

Sejak lahirnya UU No. 40 tahun 1999 tentang pers (UU Pers), sensor, pembredelan dan izin pendirian pers tidak lagi diperlukan setelah pada masa pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid Departemen Penerangan yang menjadi momok bagi pers dibubarkan. Kepemilikan media tidak lagi didominasi elite politik-ekonomi tertentu karena semua pihak saling berlomba untuk masuk dalam bisnis pers dan atau berpolitik melalui pers. Namun lonjakan ini terjadi tanpa adanya syarat ketat profesionalisme jurnalis dan kemampuan manajerial yang baik hingga berakibat pada menjamurnya berita sensasional, povokatif, serta munculnya pelanggaran kode etik jurnalisme di sejumlah media massa. Masyarakat, pengamat media, dan politikus pun mempertanyakan situasi negative ini sebagai eforia kebebasan yang kebablasan atau wacana surplus milik SBY.

Presiden SBY dalam sebuah artikel di harian Kompas awal Februari lalu menyatakan Indonesia akan terus menghargai kemerdekaan pers. Namun demikian sebuah survey dari RFS sebuah lembaga promosi kebebasan pers yang bermarkas di Perancis menunjukkan bahwa indeks kebebasan pers di Indonesia selama 2011-2012 merosot tajam dari tahun sebelumnya (dari peringkat 117 turun ke peringkat 146 dari 179 negara) atau dengan kata lain berbanding terbalik dengan jaminan presiden SBY akan kebebasan pers di Indonesia.

Dalam diskusi, sejumlah poin penting dapat ditarik yaitu pergeseran kepemilikan media yang turut mempengaruhi fungsi media sebagai institusi pengabar berita yang independen, profesionalitas wartawan, periode represi pers Indonesia di bawah beberapa presiden, dsb. Satu informasi menarik adalah penemuan fakta sebelum tragedi September 1965, namun 2 surat kabar tetap terbit meski masih dicari bukti mengenai siapa penulis maupun redaktur yang dapat mengkonfirmasi tulisan dalam kedua surat kabar tersebut. Harapan seluruh peserta diskusi untuk perkembangan pers di Indonesia saat ini adalah agar pemerintah berkomitmen untuk memperkuat jaminan kebebasan pers agar tidak hanya berupa wacana. Hal ini dapat diwujudkan dengan memberlakukan politik pers bebas yang lebih protektif serta penegakan hukum yang progresif.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s