Laporan Diskusi: Rekonsiliasi Nasional di Indonesia Pasca-Orde Baru

(Zweta Manggarani) – Jumat (20 April 2012) pukul 19-21 telah berlangsung diskusi dengan tema “Rekonsiliasi Indonesia Pasca Orde Baru” yang bertempat di rumah pak Mintardjo, di Korenbloemlaan 531, Oegsgeest. Adapun pembicara malam ini adalah Imam Aziz, saat ini menjabat sebagai salah satu ketua PBNU, pendiri Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS), serta pernah menjabat ketua Syarikat Indonesia. Imam Aziz sedang berada di Belanda untuk sebuah penelitian dalam rangka penulisan buku terbaru dari tim penulis NU yaitu Ensiklopedi Nahdlatul Ulama. Pembicara kedua adalah Farid Fajidi, ketua LKIS sekaligus PhD candidate di Utrecht Universiteit dengan fokus penelitian masyarakat muslim sipil Indonesia di masa-masa transisi.

Diskusi diawali paparan dari Imam Aziz tentang wacana dari presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa tahun silam untuk negara agar mengakui tentang fakta-fakta adanya kasus kekerasan di tahun 1965 serta sejumlah kasus pelanggaran HAM yang terjadi beberapa kali setelah itu hingga masa reformasi. Wacana ini tentu membawa harapan karena tahun lalu Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR) kembali masuk ruang politik setelah sempat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2006.

Nyatanya 2 tahun menjelang akhir dari 2 periode masa pemerintahan SBY belum juga tampak tanda-tanda bahwa RUU KKR segera akan menjadi undang-undang. Meski Imam pesimis bahwa SBY akan merealisasikan hal ini, ia yakin ada jalan lain untuk mendorong terwujudnya rekonsiliasi. “Cara paling efektif adalah gerakan di level akar rumput.” Dalam wawancara terpisah ia sempat mengatakan, “Jalan akan buntu jika rekonsiliasi ditumpukan hanya ke pemerintah, kecuali jika rakyat mau buka suara (tentang kasus kekerasan dan pelanggaran HAM).”

Sedikit berbeda pandangan, pembicara kedua Farid Fajidi justru tidak yakin bahwa penyelesaian secara politik bakal terlaksana. Pendekatan secara kultural menurutnya akan lebih bisa memberi dampak berarti di masyarakat. Farid menjelaskan, Indonesia mengalami kesulitan dalam mewujudkan rekonsiliasi karena salah satu penyebabnya adalah bangsa ini terlalu terkotak-kotak, terbagi dalam sejumlah kelompok dengan tingkat kesenjangan tinggi. Lebih jauh lagi, antar kelompok tersebut tidak memiliki rasa saling percaya dan hal ini diperparah dengan kebijakan pemerintah yang pro-kapitalisasi di berbagai sektor. “Sistem kapitalis yang mengedepankan persaingan (antar kelompok) inilah yang semakin memperburuk kemungkinan rekonsiliasi” tandas Farid. Namun demikian Farid masih menyimpan optimisme terhadap sejumlah LSM termasuk Syarikat Indonesia yang dipandangnya sanggup memfasilitasi para survivor kasus pelanggaran HAM 1965 dengan tujuan ‘mengoreksi’ ingatan bangsa Indonesia.

Kata rekonsiliasi sendiri sempat menjadi salah satu topik hangat dalam diskusi. Konsep rekonsiliasi dipahami sebagai konsep yang membutuhkan adanya korban serta pelaku, padahal hingga kini belum ada pernyataan resmi mengenai siapa pelaku yang dimaksudkan di sini. Pemerintah pun dinilai masih belum terlalu serius dalam menggali dan memburu bukti-bukti kasus pelanggaran HAM 1965 serta kasus-kasus kekerasan lain setelah itu. Masalah bertambah kompleks ketika faktor di luar negara Indonesia dimasukkan dalam analisa. Dalam proses menuntut rekonsiliasi secara politis, imbangan kekuatan terutama dari luar Indonesia harus menjadi perhatian serius karena menyangkut negara-negara besar yang punya kepentingan untuk mendukung masing-masing pemerintahan sejak Orde lama dan Orde Baru, lalu sejauh mana imbangan kekuatan ini mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh pemerintah menyangkut rekonsiliasi. Di luar itu semua, sebagian besar peserta diskusi sepakat bahwa perlu ada persamaan persepsi tentang kesalahan macam apa yang ditimpakan kepada para survivor.

Ketika ditanya mengenai sejauh mana gerakan akar rumput dapat memberi dampak bagi kemajuan wacana rekonsiliasi, sang ketua PBNU menjanjikan bahwa jaringan di Syarikat Indonesia akan memasukkan wacana ini dalam pertemuan nasional NU di Cirebon Juni mendatang. Menutup diskusi, Farid Farizi kembali menekankan bahwa selain perlu pengakuan dari pemerintah akan fakta sejarah, pemahaman kolektif di masyarakat tentang fakta sejarah ini sangat dibutuhkan. Adanya pemahaman kolektif ini penting bagi terbentuknya pemikiran bahwa kekerasan memang sudah ‘membudaya’ dengan potensi yang sewaktu-waktu bisa muncul ke permukaan. Dengan pemahaman akan potensi ini diharapkan bisa memudahkan masyarakat dalam membaca situasi dan tidak mudah terpicu dan terjebak dalam tindak kekerasan lagi. Tak lupa pak Mintardjo berpesan agar gerakan di akar rumput terus diperkuat dan generasi muda, para cendekiawan, ikut membantu dengan menjadi katalisator perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik.

Selain rekonsiliasi, topik lain yang juga disinggung adalah tentang status Indonesia sebagai negara kesatuan atau NKRI. Imam Aziz yang hingga tahun lalu masih aktif di LKiS ini sempat menjelaskan tentang keikutsertaannya dalam paguyuban tokoh lintas agama, bersama Romo Magnis, Gus Sholah, Bondan Gunawan, dsb. yang bersama membuat sebuah rumusan NKRI, salah satunya adalah mengenai sistem perekonomian. Peran negara di sektor perekonomian dewasa ini dinilai terus mengecil seiring dengan pengambilan kebijakan yang terus-menerus berpihak pada sistem kapitalisme.

Pembahasan mengenai sistem perekonomian ini dipicu salah satunya oleh rencana BUMN memasukkan sektor pertanian di bawah wewenang Kementrian BUMN termasuk ekspor-impor bahan pangan dengan misi membentuk sebuah food estate. Paguyuban tokoh lintas agama khawatir jika sistem baru ini justru tidak akan menyisakan ruang bagi petani. Untuk meng-counter sistem kapitalisme, para tokoh ini mengusulkan untuk menggalakkan kembali sistem koperasi yang lebih sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.

Demikian hasil diskusi bertema “Rekonsiliasi Indonesia Pasca Orde Baru”. PPI Leiden mengucapkan banyak terimakasih bagi Bpk. Imam Aziz dan Bpk. Farid Fajidi selaku pembicara, Bpk. Mintardjo yang kembali menyediakan rumahnya untuk acara ini juga santapan malamnya, termasuk juga Bpk. Amiq Ahmad dan Bpk. Ary Budhi untuk ikan bakar, ayam goreng, dan sambal goreng ati yang serba sedap. Tak lupa pengurus PPI Leiden juga mengucapkan banyak terimakasih untuk Leideners yang sudah bersedia datang dan mengikuti acara diskusi ini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s