Pernyataan sikap: Hentikan Kekerasan bernuansa Agama

Hentikan Kekerasan Bernuansa Agama di Indonesia

* Pernyataan Sikap

Indonesia adalah negara plural yang dihuni oleh sekitar 300 etnik.  Selama ratusan tahun berbagai etnik tersebut telah belajar untuk hidup berdampingan dengan semangat saling menghargai identitas masing-masing. Namun ada kalanya berbagai kelompok tersebut terlibat dalam hubungan yang mengedepankan kekerasan. Karena itu tidak terlalu keliru juga untuk mengatakan bahwa kekerasan sudah melekat erat dalam realitas Indonesia.

Belakangan ini kekerasan semakin menjadi menu keseharian dalam pemberitaan media massa. Pemicunya adalah sejumlah kekerasan yang bernuansa agama. Kasus terakhir yang mendapat liputan luas dunia maya adalah peristiwa pembantaian tiga orang anggota Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Propinsi Banten. Tidak hanya anggota JAI, kekerasan tersebut juga menyasar  kelompok minoritas yang lain. Sebut misalnya penyerangan Front Pembela Islam (FPI) terhadap jemaat Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Bekasi selam kali.  Kelompok Islam Shi’ah di Pasuruan diserang. Kedua kekerasan di atas berlangsung di tahun 2010. Pada tahun ini teror berupa pengiriman bom surat dialami oleh Ulil-Abshar Abdalla—aktivis Jaringan Islam Liberal (JIL).

Hal yang paling memprihatinkan dari seluruh kejadian kekerasan ini adalah sikap aparatus negara yang tidak saja tidak tegas memproses hukum secara adil dan terbuka para pelaku kekerasan tetapi juga memperburuk keadaan. Satu contoh nyata yang bisa disebutkan adalah pemberlakukan produk hukum daerah oleh sejumlah pemerintah daerah. Produk hukum daerah tersebut pada intinya melarang penyiaran ajaran Ahmadiyah baik lisan maupun tertulis, pemasangan papan nama, maupun penggunaan atribut Ahmadiyah dalam segala bentuk.

Sampai saat ini setidaknya terdapat 20 (dua puluh) pemerintah daerah yang sudah mengeluarkan produk hukum daerah baik berupa surat keputusan, peraturan daerah, surat edaran, dll.) yang membatasi dan menghalangi segala aktivitas Jamaah Ahmadiyah Indonesia. Dalam catatan termutakhir kami, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah pemerintah daerah yang paling baru memberlakukan produk hukum daerah tersebut. Sebelumnya peraturan serupa sudah dikeluarkan oleh pemprov Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten.

Dalam hemat kami pemberlakuan peraturan-peraturan semacam ini tidak hanya melindungi pelaku tindak kekerasan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Ketidaktegasan penyelenggara negara melakukan penegakan hukum dalam prakteknya hanya akan membuat peraturan-peraturan semacam ini justru memberi kesempatan kepada kelompok-kelompok garis keras untuk melakukan tindak kekerasan. Dalam situasi semacam ini tidak herana apabila kelompok-kelomok tirani mayoritas ini menikmati impunitas.

Prihatin dengan rangkaian peristiwa kekerasan dan tindakan apparatus negara yang justru memperburuk situasi lewat kesempatan ini kami ingin mengingatkan kembali kepada kandungan konstitusi kita, UUD 1945. Menurut UUD 1945 setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memeluk kepercayaan masing-masing. Ini adalah hak yang tak bisa dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights). Oleh karena itu setiap pembatasan aktivitas peribadatan termasuk lewat pemberlakukan peraturan, apalagi pemberangusan dalam bentuk teror, terbilang sebagai pelanggaran atas UUD 1945.

Secara khusus kami mengingatkan bahwa sebagai seorang negarawan dan pemimpin, sudah sepantasnya Presiden RI menegaskan kembali norma-norma yang termuat dalam UUD 1945. Dalam kasus pemberlakukan berbagai produk hukum daerah, sudah saatnya presiden  menggunakan wewenangnya untuk memperingatkan para kepala daerah untuk tidak membuat peraturan yang mendiskriminasi kelompok minoritas. Sudah saatnya pula seluruh jajaran penyelenggara negara mengelola negara dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan konstitusi agar warga negara terhindar dari praktek-praktek diskriminatif.

Atas dasar keprihatinan dan sikap dasar mengenai keIndonesiaan, kami mahasiswa Indonesia di Belanda menyatakan:

  1. Keprihatinan dan mengutuk sejumlah peristiwa kekerasan bernuansa agama yang telah menimbulkan korban masyarakat, baik di tingkat nasional maupun di daerah.
  2. Mendesak seluruh penyelenggara negara untuk tidak membuat kebijakan-kebijakan maupun peraturan diskriminatif yang melanggar prinsip Indonesia sebagai Negara Hukum, serta mengambil langkah tegas untuk mencegah sekaligus meninjau kembali kebijakan dan peraturan yang diskriminatif.
  3. Meminta keberanian Pemerintah Pusat, agar mengambil langkah tegas untuk mendorong proses hukum yang adil dan bertanggungjawab atas sejumlah kasus kekerasan, serta melindungi dan memastikan terjaminnya rasa aman bagi seluruh warga negara.
  4. Mendesak kepada seluruh penyelenggara pemerintahan di pusat maupun daerah, untuk bekerja lebih keras mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
  5. Menyerukan kepada penyelenggara pemerintah serta kelompok-kelompok masyarakat untuk berani berperan mendorong kerjasama pengembangan pendidikan pluralitas  serta pemartabatan hak asasi manusia sebagai nilai penting masa depan untuk membangun kesadaran kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian semua pihak.

Belanda, Mei 2011,

a.n. PPI Leiden a.n. PPI Utrecht
Marvianti Hestikartika Taufiq Al Makmum
Ketua Ketua
Agus Suwignyo – Universitas Leiden Hengky Widjaya – Universitas Leiden
Basri Amin – Universitas Leiden Rikardo Simarmata- Universitas Leiden
Farabi Fakih – Universitas Leiden Tri L. Asraatmadja – Universitas Leiden
Amiq Ahyad – Universitas Leiden Hilman Latief – Universitas Leiden
Herlambang P. Wiratraman – Universitas Leiden Surya Tjandra – Universitas Leiden
Anton S. Cahyadi – Universitas Leiden Kun Akabir – Universitas Leiden
Soefiendra Soedarman – Universitas Leiden Alida S. Tadjoedin – Universitas Leiden
Abdillah S. Tadjoedin – Universitas Leiden Rizky Pratama – Universitas Leiden
Linda S. Savirani – Universitas Amsterdam Nadjib Azca – Universitas Amsterdam
Agnes – Universitas Utrecht Jayadi S – Universitas Utrecht
Abdul Wahid – Universitas Utrecht Alpha Amirrahman – Universitas Amsterdam
Nadia DP Andayani – Universitas Amsterdam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s