HAM, Impunitas dan mistik kedaulatan

HAM, IMPUNITAS DAN MISTIK KEDAULATAN
Refleksi Workshop HAM PPI Leiden di Utrecht

Oleh: Saiful Haq
Staf khusus IKOHI untuk pendidikan dan kampanye

Kawan-kawan PPI Belanda yang saya hormati, menarik diskusi kita di Utrecht kemaren, tentu saya sangat berbahagia sekali bisa ikut dalam diskusi itu. Berikut ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi refleksi atas diskusi tersebut.

Menguji Universalitas Konsep Hak Asasi Manusia
Satu hal yang menarik menurut saya, pendapat beberapa kawan yang menggugat konsep HAM bukan sebagai konsep universal. Ini menarik bagi saya, karena hal ini juga mengemuka tidak hanya dalam diskusi kita di Utrecht tapi hampir di semua diskusi yang pernah diadakan, baik di Indonesia maupun di Malaysia, Burma dll.

Seluruh teori dan konsep didunia ini lahir dari proses dialektika sejarah, satu teori dikatakan sah jika dia secara ilmiah bisa diterima sebagai stok baru ilmu pengetahuan, bisa jadi baru, atau bisa jadi menggantikan stok pengetahuan sebelumnya, atau mungkin juga sekedar menguatkan stok pengetahuan sebelumnya. Namun baik kata “baru”, “memperkuat” maupun “menggantikan” hanyalah jalan untuk menegaskan sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Menegaskan bahwa yang sebelumnya masih berlaku atau sudah tidak berlaku lagi. Yang pasti seluruh teori adalah buah dari proses dialektika, tesis-antitesis-sintesis. Yang ingin saya katakan adalah, setidaknya dalam mengkaji konsep HAM, marilah kita letakkan dalam kerangka ilmiah, tanpa membumbuinya dengan prasangka ataupun sekedar xenopobhia.

Begitupun dengan konsep HAM, dia dengan tegas menggariskan eksistensi teoritiknya dalam sebuah Piagam Universal HAM pada tahun 1948. Piagam ini tidak lahir dfalam ruang dan waktu sejarah yang kosong, dia lahir dari abad kegelapan sejarah manusia, abad dimana manusia dengan mudah saling membunuh dan menistakan. Mungkin sekarang kita tak lagi merasakan itu, tapi fakta sejarah telah menuliskan, bahwa dimuka bumi ini pernah ada abad kegelapan itu, pun dalam epos sejarah manusia modern. Abad itu ditandai dengan momen Perang Dunia I (1914-1918) dan Perang Dunia II (1939-1945). Puluhan juta nyawa melayang karena suatu sistem totaliter yang brutal yang dibangun atas dasar ilusi nalar yang primitif. Pasca perang dunia kedua ternyata kegelapan belum berakhir, tercatat 98 juta nyawa melayang, belum termasuk hilang dan cacat, juga karena konflik dan perang.

Konsep HAM tidaklah jatuh dari langit, berikut saya tampilkan beberapa runutan sejarah tentang bagaimana konsep HAM lahir, dan masih terus di perbaharui hingga hari ini:

·    Konstitusi Madinah yang sudah tersurat pada tahun 622 (abad ke-7 M). Hak asasi manusia yang terkandung dalam Piagam Madinah dapat diklasifikasi menjadi tiga, yaitu hak untuk hidup, kebebasan, dan hak mencari kebahagiaan.
1.    Pertama, Hak untuk hidup (Pasal 14) mencantumkan larangan pembunuhan terhadap orang mukmin untuk kepentingan orang kafir dan tidak boleh membantu orang kafir untuk membunuh orang mukmin. Bahkan pada pasal 21 memberikan ancaman pidana mati bagi pembunuh kecuali bila pembunuh tersebut dimaafkan oleh keluarga korban.
2.    Kedua, tentang kebebasan, dalam konteks ini, kebebasan dapat dibagi menjadi empat kategori, yaitu kebebasan mengeluarkan pendapat, musyawarah merupakan salah satu media yang diatur dalam Islam dalam menyelesaikan perkara yang sekaligus merupakan bentuk penghargaan terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat. Kebebasan beragama, kebebasan memeluk agama masing-masing bagi kaum Yahudi dan kaum Muslim tertera di dalam pasal 25. Kebebasan dari kemiskinan, kebebasan ini harus diatasi secara bersama, tolong menolong serta saling berbuat kebaikan terutama terhadap kaum yang lemah. Di dalam Konstitusi Madinah upaya untuk hal ini adalah upaya kolektif bukan usaha individual seperti dalam pandanagn Barat. Kebebasan dari rasa takut, larangan melakukan pembunuhan, ancaman pidana mati bagi pelaku, keharusan hidup bertetangga secara rukun dan dami, jaminan keamanan bagi yang akan keluar dari serta akan tinggal di Madinah merupakan bukti dari kebebasan ini.
3.    Ketiga, hak mencari kebahagiaan, dalam Piagam Madinah, seperti diulas sebelumnya, meletakkan nama Allah SWT pada posisi paling atas, maka makna kebahagiaan itu bukan hanya semata-mata karena kecukupan materi akan tetapi juga harus berbarengan dengan ketenangan batin.

·    Magna Charta (Piagam Agung 1215), yaitu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan raja John dari Inggris kepada bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. Naskah ini sekaligus membatasi kekuasaan raja tersebut.

·    Bill of Right (Undang-Undang Hak 1689) suatu undang-undang yang diterima oleh parlemen Inggris, setelah dalam tahun 1688 melakukan rrevolusi tak berdarah (the glorius revolution) dan berhasil melakukan perlawanan terhadap raja James II.

·    Menyusul kemudian The American eclaration of Indepencence of 1776, dibarengi dengan Virginia Declaration of Right of 1776. seterusnya

·    Declaration des droits de I’homme et du citoyen (pernyataan hak-hak manusai dan warga negara, 1789) naskah yang dicetuskan pada awal revolusi Perancis sebagai perlawanan terhadap kesewenang-wenangan raja dengan kekuasaan absolut.

·    Selanjutnya Bill of Right (UU Hak), disusun oleh rakyat Amerika Serikatr pada tahun 1789, bersamaan waktunya dengan revolusi Perancis, kemudain naskah tersebut dimasukkan atau doitambahkan sebagai bagian dari Undang-Undang Dasar Amerika Serikat pada tahun 1791.

·    Franklin Delano Roosevelt (Presiden Amerika ke-32) meringkaskan paling tidak terdapat Empat Kebebasan (The Four Freedoms) yang harus diakui, yakni (1) freedom of speech (kebebasan untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat, (2) freedom of religion (kebebasan beragama), (3) freedom from want (kebebasan dari kemiskinan), dan (4) freedom from fear (kebebasan dari rasa takut).

Setidaknya demikianlah perjalanan mengenai konsep HAM, setidaknya saya berharap bisa memberikan gambaran bahwa sejarah lahirnya HAM bukanlah hal yang membuat kita kemudian berpikir, seolah-olah HAM lahir begitu saja dari sebuah pabrik di Eropa atau Amerika tanpa bahan baku dari sejarah sebelumnya.

Tentang Impunitas
Ini juga merupakan topik bahasan yang menarik dalam perdebatan kawan-kawan di Utrecht, berikut saya coba sarikan hasil dari diskusi panjang kawan2 di IKOHI dan KontraS mengenai Impunitas. (Selengkapnya bisa dibaca dalam buku yang sudah diterbitkan KontraS berjudul “Menolak Impunitas”, 2005. Juga buku IKOHI “Hak-hak Korban” serta materi kampanye ICC, 2006.).

Kata “impunity” yang ada dalam bahasa Inggris ternyata tidak ditemukan padanannya dalam bahasa Indonesia resmi, paling tidak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Balai Pustaka. Beberapa kalangan, terutama para advokat Hak Asasi Manusia (HAM) menggunakan kata impunitas sebagai padanannya dalam bahasa Indonesia. Kata ini sendiri juga tidak lazim digunakan publik luas dalam bahasa pergaulan sehari-hari. Kata “impunity” sendiri berasal dari bahasa Latin “impunitas” yang berasal dari akar kata “impune” yang artinya ‘tanpa hukuman’. Seiring dengan kemajuan sistem hukum dan tata negara, definisi “impunity” dalam kerangka hukum internasional di sini adalah:

“ketidakmungkinan –de jure atau de facto- untuk membawa pelaku pelanggaran hak asasi manusia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya baik dalam proses peradilan kriminal, sipil, administratif atau disipliner karena mereka tidak dapat dijadikan objek pemeriksaan yang dapat memungkinkan terciptanya penuntutan, penahanan, pengadilan dan, apabila dianggap bersalah, penghukuman dengan hukuman yang sesuai, dan untuk melakukan reparasi kepada korban-korban mereka”.

Tidak jelas apakah minimnya penggunaan kata asing “impunity” di ruang publik kita juga menandai bahwa makna di balik kata “impunity” ini juga hanyalah fenomena sosial asing yang tidak memiliki akar ke-Indonesiaan? Ataukah kata ini justru memaknai sebuah realitas yang lumrah sehari-hari di negeri ini, sebuah patologi sosial (politik) yang tidak pernah ditemukan resep obatnya. Krisis di negeri kita berulang kali dinyatakan –bahkan oleh banyak pejabat Negara- sebagai akibat bekerjanya sistem yang korup dan dominannya politik kekerasan yang selanjutnya menghasilkan massa miskin dan deretan korban pelanggaran HAM. Namun hingga kini pembuktian secara hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut, salah satunya dengan penghukuman pelaku masih minim. Para koruptor dan pelanggar HAM yang bisa di bawa ke muka pengadilan dan dihukum masih dalam hitungan jari, itu pun bukan pelaku utama. Padahal penghukuman adalah esensial tidak hanya untuk membuktikan negara ini adalah negara hukum seperti yang tercantum dalam konstitusinya- namun juga karena kita percaya pada suatu hipotesa bahwa hukuman punya efek jera, tidak hanya bagi si pelaku, juga bagi orang lain. Tidaklah penting apakah suatu kata berasal dari tempat lain atau tidak, yang utama adalah apakah kata tersebut memiliki relevansinya dengan persoalan kita hari ini. Bangsa ini juga sebelumnya tidak mengenal kata nasionalisme, demokrasi, ombudsman, reformasi, dan banyak kata lainnya, namun sejauh memiliki makna yang relevan, kata itu penting untuk didalami.

Tentang Humun Rights Defender (HRD)
Istilah HRD baru popular di Indonesia sekitar tahun 2004 setelah terbunuhnya aktivis HAM Munir dalam perjalanannya melanjutkan sekolah di Belanda pada 7 September 2004. Munir meninggal di pesawat Garuda Indonesia akibat diracun arsenic. Padahal sesungguhnya Human Rights Defenders sudah ada sejak diperjuangkannya Hak Asasi Manusia di dunia. Di Indonesia sendiri, telah banyak HRD yang menjadi korban kekerasan pada saat mereka memperjuangkan HAM. Sebut saja, aktivis-aktivis mahasiswa yang dipenjarakan, diculik atau dibunuh karena mengkritik kebijakan Soeharto, aktivis buruh Marsinah yang dibunuh dalam kasus unjuk rasa buruh menuntut kenaikan Upah Minimum Regional (UMR), Udin jurnalis Bernas yang dibunuh setelah yang bersangkutan menulis kasus korupsi Bupati Sleman, dan Ja’far Sidiq yang dibunuh karena memperjuangkan referendum bagi rakyat Aceh. Kasus-kasus yang menimpa HRD tersebut tidak ada satupun pelakunya yang dijatuhi hukuman. (Bahan publikasi Imparsial dalam kampanye pembentukan jaringan HRD Nasional.).

Menyadari resiko tinggi yang harus dihadapi HRD di seluruh dunia yang tak jarang harus mengorbankan nyawanya, maka Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 9 Desember 1998 telah mengeluarkan resolusi nomor 53/144 yang mengesahkan Deklarasi tentang Hak dan Tanggung Jawab Perseorangan, Kelompok dan Seluruh Masyarakat untuk mempromosikan dan melindungi Hak Asasi Manusia dan Kebebasan-kebebasan Dasar yang diakui secara universal (Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms). Deklarasi ini kemudian lebih dikenal dengan Deklarasi HRD.

Pada sesi yang ke 56, Komisi HAM PBB mengeluarkan resolusi 2000/61 agar Sekretaris Jendral PBB menunjuk seorang wakil khusus untuk menangani isu HRD. Berdasarkan resolusi tersebut selanjutnya pada bulan Agustus 2000 Sekretaris Jendral PBB menunjuk Ms. Hina Jilani dari Pakistan untuk menjadi wakil khusus PBB untuk HRD.

Lalu siapa saja yang bisa disebut HRD? Pasal 1 Deklarasi HRD menyatakan “Everyone has the right, individually and in association with others, to promote and to strive for the protection and realization of human rights and fundamental freedoms at the national and international levels” (Setiap orang mempunyai hak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di tingkat nasional dan international).

Menurut Panduan Uni Eropa tentang HRD, definisi HRD adalah individu, kelompok dan badan masyarakat yang memajukan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang diakui secara universal. Pembela hak asasi manusia memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta memajukan, melindungi dan mewujudkan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Pembela hak asasi manusia juga memajukan dan melindungi hak-hak anggota kelompok seperti masyarakat pribumi. Definisi ini tidak mencakup individu atau kelompok yang melakukan atau menyebarkan kekerasan.

Sekjen PBB Kofi Annan menyatakan bahwa HRD adalah bagian terpenting dari gerakan HAM di dunia. Mereka membantu meletakkan dasar dan mekanisme bagi organisasi HAM baik di tingkat regional dan internasional, termasuk dalam PBB, membangun promosi dan perlindungan HAM.

Sementara wakil Sekjen OAS mendefinisikan HRD sebagai aktor terpenting sepanjang waktu. HRD adalah suara dari orang-orang yang tidak mampu bersuara dan merupakan instrumen yang sangat penting bagi perlindungan keselamatan hak-hak korban dan masyarakat luas.

Lalu bagiamanaKewajiban Negara terhadap HRD? Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Deklarasi HRD, setiap negara mempunyai tanggung jawab dan tugas utama untuk melindungi, memajukan dan melaksanakan semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar, antara lain dengan mengambil langkah-langkah yang mungkin perlu untuk menciptakan semua kondisi yang dibutuhkan dalam bidang sosial, ekonomi, politik maupun bidang-bidang lain serta jaminan hukum yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua orang di bawah jurisdiksinya, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dapat menikmati semua hak dan kebebasan ini dalam praktik.

Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa setiap negara harus mengambil langkah-langkah legislatif, administratif dan lain-lain yang dipandang perlu untuk memastikan bahwa hak dan kebebasan yang terdapat di dalam Deklarasi ini dijamin secara efektif. Dengan demikian maka negara tidak dapat mengelak dari tanggung jawabnya untuk selalu melindungi keselamatan HRD.

HAM dan Kedaulatan Negara
Menjelang perjalanan pulang ke Leiden, di kereta saya, Aan, Nad, Emil dan Ela  masih melanjutkan diskusi mengenai beberapa hal. Aan menekankan tentang ”kedaulatan negara”, terutama berkaitan dengan jika ternyata HAM digunakan untuk melakukan intervensi terhadap sebuah negara. Hal ini membuat saya tergelitik untuk menulis beberapa hal tentang kedaulatan negara. Sebagian sudah saya tulis dalam buku saya, yang akan dipublikasikan oleh VHR tahun ini.

Berbicara tentang kedaulatan maka kita berbicara tentang dua hal, pertama tentang batas-batas wilayah teritori, kedua tentang manusia yang hidup didalam teritori tersebut. Pada rejim orde baru, kata kedaulatan (batas wilayah) kadang dijadikan legitimasi untuk menegasikan hak-hak manusia yang hidup di dalam wilayah negara tersebut. Kata keamanan bisa jadi berwujud peluru, penjara ataupun penculikan. Lalu apa sebenarnya KADAULATAN ini? Mari kita periksa.

Kedaulatan dalam perspektif tradisional selalu berkaitan dengan institusi yang bernama “negara”. Kedaulatan negara berwujud  sebagai hak kemerdekaan dan otoritas untuk mengatur urusan domestik. Pemerintah sebuah negara baik itu demokratis maupun otoriter berfungsi sebagai pengambil keputusan tertinggi dari penyelenggaraan negara, termasuk dalam mengendalikan sumberdaya alam maupun manusianya. Namun pada beberapa dekade terakhir konsep kedaulatan mendapat  kritikan dari berbagai sisi, kaum liberal beranggapan bahwa abad ini adalah “akhir kedaulatan”, kritik tersebut dibangun diatas tiga asumsi pertama kekuatan pasar global makin mudah menembus perbatasan negara dan dan mempengaruhi perekonomian nasional dengan cara yang tidak dapat diperkirakan, masalah lingkungan hidup, pemanasan global, sistem komunikasi, krisis nuklir, terorisme, perdagangan obat bius dll. adalah persoalan yang menembus batas-batas negara, baik teritorial maupun kultur kebangsaan, pada titik ini defenisi “berdaulat penuh” mendapatkan tantangan besar, kedua pengembangan norma-norma universal seperti perlindungan atas hak asasi manusia serta hukum-hukum kemanusiaan internasional menjadi nilai universal yang mampu mengintervensi kedaulatan penuh sebuah Negara, pada tahun 1992 Boutros Boutros Ghali  menyatakan  bahwa “masa kedaulatan yang absolute dan eksklusif .. telah lewat. Teorinya tidak pernah sesuai dengan kenyataan”. Ketiga kemampuan negara dalam memonopoli dan mengelola alat-alat kekerasan seperti militer dan polisi ternyata sangat terbatas, terbukti pada menjamurnya satuan-satuan pengamanan swasta pada sektor-sektor tertentu. (Robert Jackson and Georg Sorensen, Introduction to International Relation, Oxford Univ Press, 1999 ) Menurut kaum liberal kedaulatan negara secara absolute adalah mustahil, sementara kaum realis berpendapat bahwa kritikan tersebut tidak bisa membuktikan bahwa “masa kedaulatan telah berakhir”, buktinya banyak kelompok etnis maupun entitas sosial lainnya berusaha menggeliat untuk mendapatkan kedaulatannya, dan kedaulatan Negara kini sebenaranya hanya membutuhkan waktu untuk memperoleh bentuk barunya, begitu kedaulatan yang terusik itu mampu mengatasi dan merespon tantangan baru yang dihadapinya (baik itu berupa globalisasi ekonomi maupun nilai-nilai interaksi internasional yang baru) maka kedaulatan itu akan lahir kembali dalam bentuknya yang baru.

Dari akar filsafat memang terjadi perbedaan cara pandang antara kum realis dan liberal dalam memandang kedaulatan, kaum realis berpendapat bahwa manusia atau sebuah entitas sosial harus berjuang untuk mempertahankan hidupnya, dan dengan demikian maka negara adalah objek primer yang harus dipertahankan kedaulatannya, dalam proses mempertahankan kedaulatan tersebut maka instrumen utama yang digunakan adalah kekuatan militer. Sementara itu kaum liberal selalu percaya bahwa manusia baik secara individu maupun kelompok selalu memiliki saling ketergantungan sama lain, mereka butuh interaksi dan sebuah sistem sosial yang manjamin interaksi itu, menurut mereka masyarakat negara harus dikedepankan pemenuhan hak-haknya, dan proses pemenuhan inilah yang kemudian menjadi sebuah proses kooperatif antar individu maupun kelompok.

Di negara-negara yang menganut sistem otoritarianisme atau totaliterianisme, persoalan keamanan (security) menjadi hal yang sangat penting. Kesatuan dan persatuan bangsa (home land security) dengan landasan teritori/batas wilayah suatu negara seringkali menjadi suatu harga mati yang harus dipertahankan setiap jengkalnya. Sehingga terkadang atas nama stabilitas dan keamanan nasional, sebuah rejim memiliki legitimasi untuk memangkas hak-hak warga negaranya, kedaulatan negara melanggar kedaulatan individu. Perdebatannya kemudian tidak menjadi sederhana ketika harus mempertemukan paradigma antara mana yang lebih penting antara keamana wilayah (home land security) di satu sisi, dengan hak-hak asasi manusia dan hak-hak fundamental warga negara (human rights and citizen rights) di sisi lain, dua-duanya sama pentingnya

Dari sinilah kemudian, dalam teori kemanan, perspektf yang memandang kedaulatan hanya sebagai batas-batas wilayah teritori dikenal dengan sebutan Perspektif Kemanan Tradisional.. Dalam perspektif keamanan baru, dimunculkan istilah keamanan insani (human security) yang didefinisikan oleh mantan sekjen PBB Kofi Annan (Kofi Annan, “Secretary-General Salutes International Workshop on Human Security in Mongolia,” UN Press Release SG/SM/7382   <http://www.un.org/News/Press/docs/2000/20000508.sgsm7382.doc.html&gt; [14 December 2004]) sebagai:

”mencakup hak-hak azasi manusia, tata kelola kepemerintahan, akses pendidikan dan kesehatan dan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan dan pilihan untuk mencapai potensinya …kemerdekaan dari rasa kekurangan dan rasa takut, dan kemerdekaan bagi generasi mendatang untuk mewarisi lingkungan yang sehat, ini adalah potongan-potongan bangunan yang saling terkait antara manusia dan keamanan nasional”.

Dalam perkembangannya, mulai diakui kalau kemanan insani (bebas dari kekurangan dan ketakutan) tidak selalu bisa dipenuhi oleh negara. Bahkan negara justru bisa menjadi sumber dari ketidakamanan. (Human Security in Africa, United Nations Office of the Special Adviser on Africa, December 2005, p.4)

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa konsep keamanan tradisional telah menerima kritik yang tajam dengan lahirnya konsep keamanan baru. Ada beberapa hal yang sebenarnya menjadi latar belakang, mengapa keamanan insani harus diakomodir ketika berbicara tentang kemanan, pertama, pengalaman perang, mulai dari kolonialisme, pascakolonialisme, perang dunia pertama dan kedua, perang dingin hingga globalisasi, keamanan individu sering dikorbankan, atau menjadi faktor yang tidak diperhitungkan. Dari keseluruhan sejarah perang tersebut, masyarakat sipil menjadi yang paling pertama dikorbankan dan paling terakhir dibebaskan dalam sebuah perang. Kedua, pasca aksi teror 11 September di Amerika Serikat, kebijakan kemanan seringkali menjadi prioritas, hak-hak asasi manusia direduksi atas nama perang melawan terorisme. Penangkapan tanpa proses hukum, penyadapan telepon dan berbagai pelanggaran hak warga negara terus menerus dilakukan oleh negara. Ketiga, pergeseran jenis atau potensi ancaman, jika awalnya ancaman hanya dilihat sebagai agresi militer negara asing ke dalam sebuah batas wilayah negara tertentu, maka dalam perkembangannya, para analis melihat bahwa ancaman berupa ancaman eksitensial (eksistensial threat) seperti bencana alam, wabah penyakit, kelaparan, kemiskinan juga merupakan ancaman yang memakan korban jiwa cukup besar. Disamping itu ancaman yang tadinya hanya berupa ancaman nasional, kini mulai ditambahkan dengan ancaman transnasional seperti perdagangan narkoba, penyelundupan, pencucian uang, illegal logging, pembajakan dan terorisme. Keempat, fakta yang menunjukkan bahwa persoalan keamanan tidak hanya bisa diselesaikan melalui pendekatan kekuatan militer mulai diyakini sebagai suatu kenyataan yang harus diterima. Persoalan kemanan tidak dapat berdiri sendiri, pemenuhan rasa aman hanya bisa diberikan jikan persoalan keamanan bersamaan dengan membaiknya persoalan pembangunan dan proses demokrasi di sebuah negara.

Satu hal yang menarik ketika berbicara tentang paradigma kemanan baru adalah karena objek dari keamanan, pembangunan dan demokrasi adalah menjamin terpenuhinya kebutuhan manusia secara individu maupun kelompok, sehingga semua agenda yang berkaitan dengan keamanan, pembangunan dan demokrasi haruslah memiliki relasi kepada pemenuhan Human Security secara individu maupun kelompok.

Jadi lahirnya konsep kemanan insani, bukan untuk menegasi konsep keamanan dalam artian kedaulatan wilayah atau teritori, tapi merupakan sintesa dari fakta tak terelakkan dari makna dasar kata keamanan, bahwa negara lahir dari hasil sebuah kontrak sosial dengan warganya, untuk itu maka seluruh kebijakan negara dalam hal keamanan harus mengakomodir pemenuhan kemanan insani tersebut, yang dalam bahasa Kofi Anan disebut sebagai “kemerdekaan dari kekurangan dan rasa takut” (freedom from want, freedom from want).

Berikut adalah tabel yang menjelaskan perbedaan antara konsep Kemanan Nasional (tradisional) dengan Keamanan Insani:

Keamanan Tradisional

Kemanan Insani
Objek keamanan    Identitas nasional, batas wilayah, kontrol politik, kontrol institusi, integrasi nasional    Manusia sebagai fokus, pemenuhan rasa aman individu, penguatan kapasitas manusia, fokus pada ancaman yang eksis
Area    Agresi militer negara lain, kalau perlu menyerang negara lain untuk meminimalkan ancaman    Meliputi faktor-faktor ekonomi, pembangunan, demokrasi, hak asasi manusia, kesehatan, lingkungan dan sosial
Aktor    Berpusat pada negara, pengambilan keputusan disentralisasikan pada pemerintah    Pengambilan kebijakan merupakan urusan publik, juga melibatkan organisasi non pemerintah, regional, internasional
Pendekatan    Pembangunan kekuatan militer, aliansi pertahanan strategis, operasi-operasi intelijen untuk melakukan proteksi kepentingan nasional    Tidak hanya memproteksi negara atau individu, tapi juga disyaratkan penguatan individu dan komunitas dalam mengidentifikasidan mencari solusi untuk mereduksi faktor-faktor ketidakamanan.

Teori kemanan insani ini murni diadopsi dari deklarasi umum mengenai HAM, kovenan hak sipil politik, dan kovenan hak ekonomi sosial budaya.

Semoga refleksi ini bisa memberi masukan bagi kawan2 PPI Belanda, tentu saja tulisan ini tidak lepas dari segala kekurangan, kritikan tentu sangat diharapkan, karena saya percaya bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang sadar akan pentingnya kritik oto kritik. Sering nada pesimisme lahir ketika berbicara tentang Indonesia, namun sekecil apapun optimisme kita dan kerja-kerja kita, percayalah, bahwa itu telah menyumbang beberapa butir batu bagi pondasi kemanusiaan, seperti kata Pram dalam tetralogi Buru-nya, “kita telah melawan, sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya!”.

Giessen Germany, 26 Februari 2008

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s